Pendahuluan
Secara umum,
fungsi Negara menurut Miriam Budiardjo (2008) adalah menyelenggarakan beberapa
fungsi minimum, yaitu 1) melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama
serta mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat; 2) mengusahakan
kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya; 3) mengupayakan aspek
pertahanan serta keamanan guna menjaga serangan dari luar dan rongrongan dari
dalam negeri; dan 4) menegakkan keadilan bagi segenap rakyatnya melalui
badan-badan pengadilan yang telah ada serta diatur dalam konstitusi negara.
Berdasarkan fungsi
Negara di atas, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan salah satu
yang menjadi concern dari
penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu negara. Dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan
pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan
daerah, di mana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk
lebih meningkatkan produktivitas sumber
daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber
daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan
tujuan akhir adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2000).
Secara umum,
pembangunan ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena
ekonomi merupakan faktor penting di antara urusan Negara lainnya. Pembangunan
di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong
perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain dari
masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga stabilitas harga dengan
selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran,
perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan
yang lebih adil dan merata, serta tumbuhnya investasi-investasi dan mengatasi
pengangguran.
Indonesia sebagai
negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi.
Salah satu permasalahan yang cukup serius dihadapi Indonesia pada saat ini
adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan merupakan masalah
ketenagakerjaan yang pada saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan.
Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya kesejahteraan
dan setengah kesejahteraan yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber
daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan
dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).
Pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja
suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan
ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi
dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari
tahun sebelumnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dalam
beberapa tahun, namun peningkatan tersebut belum dibarengi dengan pengurangan
laju pengangguran. Umumnya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja
yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi meningkat sehingga laju kesejahteraan semakin
menurun atau berkurang.
Meningkatnya angka
kesejahteraan disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja
dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan
lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik
secara spasial antara desa, kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Todaro (1998) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk
disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah
tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah kota
mendorong penduduk desa atau daerah datang dan mencari pekerjaan di kota. Ada
kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat
semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat perkapita mengakibatkan semakin
cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu
lainnya yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan
baku dan teknologi tersedia (Tambunan, 2006).
Pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin
tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula perekonomian negara tersebut.
Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan tercapainya perekonomian nasional yang
optimal. Inti dari tujuan pembangunan ekonomi pada dasarnya untuk mencapai
pertumbuhan secara berkesinambungan yang mempunyai tujuan akhir yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2000) tujuan utama dari
usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan,
ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Industrialisasi dan
pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam arti meningkatkan kehidupan yang lebih maju dan
taraf hidup yang lebih bermutu.
Dengan demikian,
pembangunan bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan
nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sementara itu,
sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi
serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan
stabilitas nasional. Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan.
Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan
dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang
selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini
berarti diperlukan suatu model perencanaan yang dapat mengidentifikasikan atas
keunggulan maupun kelemahan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah
(Tarigan, 2004).
Secara makro,
sektor ekonomi dibagi manjadi tiga kelompok besar yang sering disebut sebagai
sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier (Badan Pusat Statistik,
2004). Sektor primer merupakan gabungan
dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor
pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor
industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruksi.
Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan,
pariwisata, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.
Pengelompokan ini
berdasarkan input maupun output dari asal terjadinya proses produksi. Disebut
sektor primer apabila outputnya berasal langsung dari sektor primer, yang
dicakup dalam sektor ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Yang
tergolong sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik,
gas, dan air bersih, serta sektor bangunan atau konstruksi. Sedangkan sektor
lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor
jasa-jasa dikelompokkan dalam sektor tersier.
Dalam perkembangan
pembangunan ekonomi Indonesia terjadi pergeseran. Pada tahun 2000, pangsa
sektor primer terus mengalami penurunan dari 27,67 persen menjadi 23,28 persen
pada tahun 2004. Pada periode yang sama, pangsa sektor sekunder terhadap PDB
justru cenderung mengalami peningkatan dari 33,86 persen pada tahun 2000
menjadi 35,69 persen pada tahun 2004, walaupun pada tahun 2003 sempat mengalami
penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa sektor
tersier pada tahun 2000-2004 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, pada
tahun 2000-2001 pangsa sektor ini mengalami penurunan, namun pada tahun
2002-2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pangsa sektor tersier adalah
sebesar 41,07 persen, meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya
dan turun 0,03 persen pada tahun 2004 (BPS, 2011).
Selama tahun
2005-2010, sektor yang terlihat cenderung meningkat pangsanya terhadap PDB
adalah sektor primer. Pangsa sektor primer pada tahun 2010 adalah sebesar 26,49
persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2005 yang memiliki pangsa sebesar
24,27 persen saat itu. Pada tahun 2008-2010 sektor sekunder dan tersier
terlihat memiliki pangsa yang relatif mirip terhadap PDB yaitu berkisar antara
35,89 persen sampai 37,62 persen. Namun, secara umum pangsa sektor primer masih
tetap berada di bawah pangsa sektor sekunder dan tersier.
Pergeseran
masing-masing sektor tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan kondisi
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat disaksikan, fakta kemiskinan dan kesejahteraan juga
tidak kunjung terselesaikan. Jumlah penduduk miskin menurut BPS sepuluh tahun
terakhir (1996-2008) rata-rata 18,9%. Angka kemiskinan di desa (21,77%) bahkan
lebih tinggi dari total rata-rata angka kemiskinan di Indonesia.
Jika kita lihat dari hasil analisis deskriptif di atas, maka
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi
di Indonesia selama tahun 1983-2010. Sejak tahun 1985, peran sektor primer
telah digeser oleh sektor tersier, kemudian pada tahun 1993 sektor primer
kembali digeser oleh sektor sekunder. Pada tahun 2009 sektor sekunder merupakan
sektor yang memiliki peran paling besar terhadap PDB, namun pada tahun 2010
kembali digeser oleh sektor tersier. Sampai tahun 2010 peran sektor primer
masih berada di bawah sektor tersier dan sekunder. Hal ini menunjukan bahwa
proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah
industrialisasi, dimana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor
lainnya, terutama sektor sekunder yang mengalami peningkatan kontribusi cukup
besar dan signifikan hampir di tiap tahun dibanding sektor lainnya.
Pembahasan
Pembahasan
dalam penelitian ini diarahkan untuk menemukan hubungan-hubungan antara ekonomi
sektor primer, sektor sekunder dan sekotor tersier terhadap kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat
dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan
beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju
(snow ball effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor
sekunder. Namun seiring dengan keterbatasan lahan, terjadi pergeseran prioritas
pengembangan sektor-sektor ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena adanya
keyakinan dari stakeholder terutama pemerintah mengenai dampak pengembangan
masing-masing sektor terhadap pendapatan suatu daerah, selanjutnya dampaknya
pada keadaan kesejahteraan masyarakat.
Berikut
ini, penulis mengetengahkan pembahasan mengenai hasil kajian mengenai hubungan sektor
primer, sektor sekunder, sektor tersier terhadap pendapatan daerah.
Hasil Penelitian tentang Hubungan Sektor
Primer dengan Kesejahteraan Masyarakat
Sektor primer merujuk pada gabungan
dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor
pertambangan dan penggalian. Secara umum, struktur ekonomi Indonesia masih
didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya
sektor perdagangan, hotel, dan restoran
sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga
kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan,
hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan,
asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial
dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen.
Produksi perikanan Indonesia menunjukkan
kecenderungan (trend) positif di mana
pada tahun 2013 bernilai Rp 291.799.10 milyar dan menyumbang sekitar 2,75% dari total PDB (BPS, 2014). Namun demikian, jumlah
ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan
lainnya seperti China (17 juta ton/tahun) dan Peru (10,7 juta ton/tahun). Produksi perikanan ini hampir sama dengan negara-negara yang luas
lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia seperti Jepang (5 juta ton/tahun) dan Chile (4,3 juta ton/tahun). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya
produksi adalah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta maraknya
illegal fishing di Perairan laut Indonesia.
Menurut BPPT, dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam
alam Indonesia, sekitar 70% atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40
cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 cekungan baru
diteliti sebagian, sedangkan 25 cekungan belum terjamah. Diperkirakan ke 40 cekungan itu berpotensi
menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel
yang diketahui pasti, sebanyak 7,5 miliar barel diantaranya sudah
dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89.5 miliar barel berupa kekayaan
belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3
miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau
sekitar 32,8 miliar terdapat di laut dalam. Cadangan minyak bumi di daerah
pesisir di Indonesia sampai dengan tahun 2007 telah mencapai 3,99 milliar barel
dan yang potensial mencapai 4,41 milliar barrel. Cadangan gas bumi di daerah
pesisir secara terbukti telah mencapai 106 TKK dan potensinya mencapai 59 TKK
(DESDM, 2007). Selain potensi tersebut berbagai potensi
mineral seperti timah, mangan, bauksit, bijih besi, fosfor dan energi
terbarukan yang tersedia di wilayah
pesisir dan laut Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal,
Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta
Djaja (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batubara berdampak
positif terhadap perekonomian sebagaian kecil masyarakat di sekitar perusahaan
yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti warung makan, warung
sembako dan usaha kontarakan rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan batubara
membawa dampak negatif yang besar. Konflik antara masyarakat dan perusahaan
yang dipicu oleh banjir lumpur yang mengalir ke areal pertanian warga,
mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Sebagian besar lahan pertanian
dialihfungsikan sebagai areal pertambangan mengakibatkan sebagian masyarakat
kehilangan lahan sebagai sumber kehidupan mereka antar generasi. Pertambangan
tidak menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang terjadi
di wilayah penelitian. Dampak buruk yang terjadi jauh lebih besar daripada
dampak positifnya. Itulah potret kehidupan sosial ekonomi masyarakat
pertambangan.
Seperti
halnya kegiatan pertanian, kehutanan, dan kelautan, kegiatan pertambangan di samping
memberikan keuntungan finansial dan ekonomis yang sangat signifikan terhadap
kehidupan masyarakat luas, kegiatan pertambangan juga dapat berdampak negatif
terhadap kualitas sumber daya alam yang ada di sekitar dimana kegiatan
pertambangan itu dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa pada titik tertentu
kegiatan pertambangan akan sangat berbahaya tidak saja bagi kualitas sumber
daya alam tetapi juga sumber daya manusia yang hidup di daerah kegiatan
pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain
itu, akibat dari tumbuhnya sektor pertambangan, dalam penelitian Moeses dkk
(2004) menunjukan bahwa tercemarnya air laut atau air sungai tidak saja
disebabkan oleh pertambangan modern dengan alat dan fasilitas yang canggih
seperti kasus Teluk Buyat, pertambangan tradisional atau pertambangan rakyat
khususnya pertambangan emas juga dapat mengakibatkan tercemarnya SDA oleh
merkuri. Akibat dari adanya pertambangan tersebut, kandungan merkuri di teluk
Buyat mencapai 0,005 miligram per liter (mg/l). Padahal ambang batas kandungan
merkuri dalam air hanya 0,001 mg/lt. Lebih lanjut dia menemukan bahwa kegiatan
ini juga dapat memperkeruh air sungai akibat sidementasi limbah tailing tambang
emas tradisonal. Saat ini tingkat kekeruhan air sungai tersebut sudah mencapai
hampir tiga kali lipat dari ambang batas yang hanya 25 NTU (Nephelometric
Turbidity) (Kompas, 24 Juli 2004).
Sementara itu menurut Yusgiantoro
(2001), usaha Pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat
diperbaharui (non-renewable),
mempunyai risiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak
lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan
pengusahaan komoditi lainnya pada umumnya. Objek dari usaha pertambangan adalah
sumber daya alam yang tak terbaharukan (non-renewable),
dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen
ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan
empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth),
aspek pemerataan (equity), aspek
lingkungan (environment), dan aspek
konservasi (conservation).
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Qomariah (2002) dampak akibat aktivitas pertambangan batubara
bukan hanya menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan
saja, melainkan juga timbulnya cekungan besar yang dikelilingi tumpukan tanah
bekas galian yang telah bercampur dengan sisa-sisa bahan tambang (tailing).
Pada saat musim hujan, cekungan tersebut dialiri air dan berubah menjadi danau.
Sisa-sisa bahan tambang mengalir ke sungai-sungai dan menutupi lahan pertanian
serta areal perkebunan. Hal ini mengakibatkan hilangnya vegetasi (tanaman)
populasi satwa liar dan menurunnya kualitas air. Sementara itu di daerah bagian
hilir pasca tambang, rawan terjadinya bencana erosi akibat sedimentasi tanah.
Amiruddin
Syam dan Khairina (2002) dalam hasil kajiannya menemukan bahwa: (1) peran penyerapan
tenaga kerja antara 1985-1989,
didominasi oleh sektor pertanian
yang 56,66% dari semua
tingkat penyerapan sektor lainnya hanya 5 - 13%,
(2) pada periode 1990-1994 terjadi penurunan
angka tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 39%, sedangkan sektor industri
dan perdagangan cenderung naik; (3) Pada tahun 1995-198 sektor industri
memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang
disebabkan oleh depresiasi nilai tukar mata uang rupiah.
Hasil
Penelitian tentang Hubungan Sektor Sekunder dengan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu masalah yang dihadapi
dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang
memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur sangat
penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Sebagai
gambaran, di Indonesia kondisi infrastruktur di perdesaaan pada umumnya masih sangat
kurang, hal ini terlihat dari sebagian
besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke
pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk
harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan.
Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah,
selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi.
Sementara itu, banyak petani di desa
tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal).
Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan
infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan
keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (Ikhsan, 2004).
Dengan
demikian peran infrastruktur dalam memajukan ekonomi suatu daerah telah teruji
dapat mendorong percepatan pembangunan. Hasil penelitian Mesak Iek (2009)
menunjukkan bahwa pembangunan berdampak positif dan signifikan terhadap
perubahan pendapatan usaha ekonomi masyarakat, serta berdampak sosial lebih
besar daripada dampak ekonomi nal ini terbukti dari nilai loading faktor (LF=λ)
X-Y1 dan X-Y2 masing – masing sebesar 0,540 untuk manfaat ekonomi dan 0,683
untuk manfaat sosial. Pemerintah perlu mendorong pembangunan di bidang
infrastruktur jalan seperti angkutan umum yang lebih mudah dan murah, karena
memberikan multiplier effect yang sangat signifikan kepada masyarakat.
Penelitian
kualitatif Sundara pandian Vaidyanathan and Vidya Sundar (2013) terhadap
perusahaan listrik India menemukan perusahaan listrik India membawa
kesejahteraan bagi masyarakat tentu dicapai dalam
membawa sebuah trade-off antara tujuan sosial dan ekonomi dari perusahaan sektor publik. Pemberdayaan yang dilakukan oleh
perusahaan terhadap pegawai di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain menjadi
model unggulan yang dipraktikkan dalam perusahaan ini, yang pada akhirnya
bermuara pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu,
Adisasmita (2008:13) menunjukkan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan
fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia,
investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi,
komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah,
kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan),
kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.
Selanjutnya, Sibarani (2002) dalam penelitiannya mengenai
kontribusi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyimpulkan bahwa
infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan
positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita.
Kontribusi setiap jenis infrastruktur untuk setiap wilayah berbeda. Untuk
estimasi dengan data semua provinsi di Indonesia hasil yang diperoleh yaitu
elastisitas listrik pada pertumbuhan yaitu 0,06; pendidikan 0,07; investasi
0,01. Variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau
Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan
perkapita di masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa
dengan luar Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur
(IBT), meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat.
Yanuar (2006) dalam penelitiannya
tentang kaitan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan output menggunakan
analisis panel data 26 provinsi dengan model fixed effects menemukan modal
fisik (physical capital), infrastruktur jalan, telepon, kesehatan dan
pendidikan memberikan pengaruh terhadap output. Hasil dari estimasi semua
provinsi dan total seluruh sektor di Indonesia diperoleh elastisitas
masing-masing variabel yaitu: listrik -0,00; jalan 0,16; telepon 0,16;
kesehatan 0,46; pendidikan 0,18; modal fisik 0,03. Penelitian Prasetyo (2008)
yang berjudul “Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan
Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI)” mendapatkan hasil estimasi untuk
elastisitas masing-masing variabel yaitu: listrik 0,22; panjang jalan 0,08;
stok modal 0,02; dummy OTDA 0,04. Sedangkan untuk variabel air bersih tidak
signifikan.
Ridan angun Prasetyo dan Muhammad
Firdaus (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa infrastruktur baik
listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap
perekonomian di Indonesia. Listrik mempunyai peranan paling penting dalam
proses produksi. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global sangatlah
tepat dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Fika
Novitasari dan Sri Maryati (2012), berdasarkan
hasil estimasi parameter, atribut infrastruktur yang paling signifikan
mempengaruhi perkembangan wilayah dengan tingkat perkembangan PDRB per kapita
rendah adalah perkembangan panjang jalan nasional, hal ini dibuktikan oleh
nilai signifikansi atribut perkembangan panjang jalan nasional pada
karakteristik perkembangan di wilayah dengan tingkat perkembangan PDRB per
kapita rendah dibawah 0,05 dan ada di setiap based reference. Upaya yang dapat
dilakukan terhadap faktor-faktor infrastruktur yang signifikan mempengaruhi
karakteristik perkembangan wilayah di Indonesia. Seperti di wilayah yang
memiliki pertumbuhan PDRB per kapita rendah, maka dapat dilakukan intervensi
terhadap pertumbuhan panjang jalan nasional, misalnya dengan menambah insentif
untuk pembangunan panjang jalan nasional atau melakukan perbaikan terhadap
pembangunan panjang jalan nasional di wilayah dengan tingkat perkembangan PDRB
rendah.
Surawijaya (2011) mengenai pengaruh
infrastruktur terhadap PDRB dengan studi kasus Jawa Barat, dan menghasilkan
bahwa pengaruh infrastruktur belum terlalu besar terhadap ekonomi wilayah Jawa
Barat. Selanjutnya, hasil
penelitian Permadi
Ma’ruf dan Jeluddin Daud (2010) menunjukkan
bahwa infrastruktur pekerjaan umum, termasuk infrastruktur jalan memberikan
kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Dari penelitian ini juga
diketahui bahwa infrastruktur jalan berkontribusi positif pada delapan macam
indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu: (a) Jasa, (b) Transportasi dan
Komunikasi, (c) Industri Pengolahan, (d) Pertambangan dan Penggalian, (e)
Konstruksi/Bangunan, (f) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan,(g)
Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta (h) Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
Walaupun demikian, kontribusi infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi
tidak terlepas dari adanya infrastruktur pekerjaan umum yang lain.
Ananda Tri Dharma
Yanti dkk (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan
suramadu merupakan sebuah upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang kompleks.
Dampak kebijakan pembangunan jembatan suramadu terhadap sosial ekonomi
masyarakat yakni bersifat positif dan negatif. Intervensi pemerintah dalam upaya
menstimulasi peningkatan sosial maupun ekonomi di Madura pada khususnya yakni
pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (BPWS) dengan strategi
dan kebijakan mengacu pada kondisi, nilai-nilai dan budaya madura sehingga
tidak termajinalkan. Dalam hal ini peneliti memberikan evaluasi terhadap
kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu dengan hasil bahwa kebijakan
tersebut belum maksimal.
Hasil
Penelitian Hubungan Sektor Tersier dengan Kesejahteraan Masyarakat
Sebagai
salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah (Soemardjan, 1977), pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang
strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah –wilayah tertentu yang
mempunyai potensi objek wisata. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi ke kota
–kota besar dapat lebih ditekan. Hal ini disebabkan pariwisata memiliki tiga
aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak–pajak), aspek sosial
(penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya (Hartono, 1974). Keberadaan sektor
pariwisata tersebut seharusnya memperoleh dukungan dari semua pihak seperti
pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat yang berada di lokasi objek
wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang. Selain peran yang
dimilikinya, pariwisata juga merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda
dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses perkembangannya juga
mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial dan ekonomi.
Hasil penelitian Cooper, et al
(dalam Mansour Esmaeil Zaei, 2013) mengatakan bahwa manfaat utama pariwisata
untuk wilayah atau
negara adalah ekonomi karena menyediakan kesempatan bagi penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan masyarakat dalam konteks internasional, nasional, tingkat regional
dan lokal. Pariwisata juga bisa
mendapatkan keuntungan ekonomi di
suatu
Negara atau daerah. Uang masuk ke daerah
perkotaan dan pedesaan yang pada
gilirannya merangsang bisnis baru
perusahaan dan mempromosikan citra yang lebih
positif di daerah
Sammeng
(2001) kemudian menerangkan lapangan kerja yang tercipta oleh industri
pariwisata dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:
- Lapangan Kerja Langsung, adalah
pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada jajaran industri pariwisata, misalnya: akomodasi
dan catering, tours & travel, daya tarik dan fasilitas bisnis
pariwisata. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa saja yang menyangkut lini garis
depan, yakni petugas yang berhadapan langsung dengan wisatawan atau pekerjaan
di “belakang layar”, misalnya: juru masak, petugas pembersih atau
tugas-tugas lain yang tidak berhadapan langsung dengan wisatawan. Jadi yang
tergolong lapangan kerja langsung (pariwisata) adalah semua pekerjaan yang
tersedia untuk melayani wisatawan dalam perjalanan, misalnya: penyediaan
transport wisata, pelayanan tempat menginap dan makan minum serta penyiapan
sesuatu untuk dilihat atau dikerjakan oleh wisatawan (daya tarik wisata)
- Lapangan Kerja Tidak Langsung, adalah
pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada pabrik, toko dan usaha-usaha lain yang
diperlukan oleh pengusaha dan organisasi-organisasi pariwisata yang melayani
langsung wisatawan. Lapangan kerja tidak langsung mencakup bidang yang sangat
luas, yaitu mulai sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sampai
dengan sektor industri manufaktur dan industri jasa.
- Lapangan Kerja Induced, adalah
lapangan kerja yang tercipta akibat dari pengeluaran orang-orang yang bekerja
secara langsung atau tidak langsung pada industri pariwisata.
Adapun peran pembangunan kawasan wisata Jawa
Timur Park 2 terhadap kondisi sosial masyarakat antara lain munculnya keramaian
yang bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pihak pengelola dan bagi warga
sekitar yang membuka usaha bidang pariwisata karena jumlah pengunjung yang
terus mengalami peningkatan. Selain itu, makin variatifnya dagangan yang
ditawarkan juga menjadi pemicu banyaknya wisatawan yang mampir untuk berbelanja
pada pedagang di sekitar lokasi wisata. Kemacetan dan juga mulai terganggunya
aktifitas warga sehari-hari juga menjadi dampak yang muncul akibat adanya keramaian
yang dipicu oleh banyaknya kunjungan wisatawan.
Berikutnya adanya pengaruh pembangunan
pariwisata terhadap kondisi lingkungan sekitarnya yaitu kerusakan lingkungan
yang terjadi karena penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan sehingga
menyebabkan perubahan iklim, banjir dan kepadatan yang mulai dirasakan warga.
Kondisi sosial budaya juga terpengaruh secara langsung akibat adanya interaksi
antara masyarakat lokal dengan wisatawan terutama yang menginap di homestay
atau guest house, pengaruh yang dimaksud adalah dengan mulai bergesernya budaya
lokal seperti cara berpakaian dan perilaku terutama yang mempengaruhi generasi
muda di daerah tersebut.
Di samping itu, pembangunan pariwisata bisa
memicu terjadinya kesenjangan sosial karena berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa pemilik modal yang bisa ikut serta dalam meramaikan pembangunan
pariwisata melalui pembukaan usaha pariwisata. Namun beberapa warga masih
mempertahankan mata pencaharian lama mereka untuk beternak dan bertani walaupun
desanya telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kenaikan harga tanah
yang tidak lagi bisa diakses warga lokal menjadikan sebagian tanah di sekitar
lokasi wisata kini telah dimiliki oleh warga luar yang bukan warga asli.
M. Andri Hakim
(2010) dalam penelitiannya mengenai dampak adanya jembatan Suramadu terhadap
perekonomian masyarakat menyimpulkan bahwa potensi pariwisata, budaya dan
industri rakyat madura dapat dijadikan potensi andalan Pulau Madura untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu sektor pertanian dan
perkebunan perlu ditingkatkan sebagai penyangga industrialisasi kedepan, khususnya
penggalakan tanaman tembakau sebagai tanaman idola masyarakat; Masyarakat
Madura membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya alam manusia dengan
merealisasikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan dan menyongsong
indsustrilalisasi kedepan, sehingga masyarakat Madura tidak hanya menjadi
penonton dalam pembangunan; Pengembangan potensi pariwisata dan industri rakyat
di kawasan pesisir sisi Surabaya tepatnya di kawasan Bulak dan Kenjeran dapat
dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang tinggal
bersinggungan dengan Jembatan Suramadu yaitu dengan pembangunan sentra industri
hasil laut, peningkatan sarana penangkapan ikan dan penataan lingkungan nelayan
sebagai wisata kuliner.
Berdasarkan hasil
kajian teradap literature-literatur mengenai hubungan antara sektor primer
menunjukkan adanya hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Jika
dilihat dari hasil penelitan dan
data-data yang dimiliki oleh BPS menunjukkan bahwa pertanian dan industri
manufaktur menunjukkan suatu pertumbuhan tren yang menurun. Hal tersebut karena
ada kecenderungan dari pemerintah untuk menggenjot sektor lainnya terutama sektor
tersier.
Semakin kecilnya kontribusi sektor ekonomi primer tersebut
disebabkan oleh adanya kecenderungan pergeseran arah pembangunan ekonomi terutama
secara nasional. Hasil penelitian Ignatia Rahana Sitanggang dan Nacrowi Djalal
Nacrowi (2004). Sitanggal menunjukan bahwa; Struktur Ekonomi Indonesia secara
Nasional mengalami perubahan dari sektor
pertanian ke sektor-sektor lainnya. Akan tetapi berdasarkan propinsi, maka ada
beberpa propinsi yang masih bertumpuh ada sektor pertanian seperti, propinsi
Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalbar, Kalsel,Kalteng, Lampung, Maluku, Malut,
NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, SumbardanSumut. Sedangkan Propinsi
Bali, Banten, DIY, DKI jaya dan berapa propinsi lainnya sudah bertumpu pada
sektor manufaktur, sektor perdagangan
hotel dan restoran, sektor jasa dan sektor bangunan. Terjadi pergeseran Penyerapan tenaga kerja antar sektor.
Margaret. MC. Milan, (2011) dengan
judul penelitian Globalisasi, Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas dan Perubahan
Struktur Ekonomi di Australia pada Jurnal terakreditasi Internasionl. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa; Terjadi perubahan Struktur ekonomi antara 2 sektor ekonomi
yaitu sektor pertanian tradisional di desa (rural) ke sektor Industri modern di
kota (urban), dengan melihat produktivitas antara 2 sektor, maka sektor
industri lebih berkembang dibandingkan dengan sektor pertanian sehingga
pertumbuhan ekonomi meningkat.
Diferensiasi pengembangan perekonomian tersebut dimaksudkan
untuk menangani tingkat kesejahteraan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia
saat ini. Pada umumnya tingkat kesejahteraan disebabkan karena
ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan
yang mampu menyerapnya. Tingkat kesejahteraan sangatlah berpengaruh dengan
tingkat perekonomian di suatu Negara. Dengan adanya pengangguran, maka
produktivitas suatu Negara akan mengalami penurunan sehingga jumlah pendapatan
nasional pun akan berkurang. Keterkaitan antara tingkat kesejahteraan dan
jumlah pendapatan per kapita antara lain adalah ketika tingkat kesejahteraan
tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat
kesejahteraan rendah pendapatan per kapita akan meningkat, dengan catatan
pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. Penting untuk disadari bahwa
walaupun perekonomian berjalan pada kapasitas penuh, tingkat kesejahteraan
tidak pernah nol, karena perekonomian bersifat dinamis. Perekonomian pasti
terkait dengan pemerintahan suatu Negara. Peran pemerintah dalam hal ini
sangatlah penting. Karena melalui kebijakan-kebijakan pemerintahlah masalah
kesejahteraan dapat diminimalisasi.
Walaupun tidak ada hubungan langsung
antara naiknya pendapatan nasional dengan tingkat kesejahteran warganya. Hal
tersebut dapat dilihat pada data dimana pada tahun 2004-2005 pendapatan
nasional mengalami kenaikan sebesar 1.875.817 ternyata diikuti pula oleh
naiknya tingkat kesejahteraan sebesar 0,4% atau sebanyak 602.903 orang yang
menganggur. Dan pada tahun 2005-2006 terjadi pula hal yang sama, dimana ketika
pendapatan nasional mengalami kenaikan sebesar 2.015.588,30 diikuti pula dengan naiknya
tingkat kesejahteraan sebesar 0.19% atau sebanyak 250.439 orang yang
menganggur. Hal ini bisa terjadi karena kurang optimalnya penyerapan tenaga
kerja yang ada.
Namun, tahun 2007 sampai 2009
pemerintah mulai mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Terbukti dengan adanya
penurunan tingkat kesejahteraan yang disertai naiknya jumlah pendapatan
nasional. Dimana pada tahun 2007-2008 pendapatan nasional mengalami kenaikkan
sebesar 4.092.284,50 disertai turunnya tingkat kesejahteraan sebesar 1.29% atau
sebanyak 1.120.327 orang yang mampu terserap. Dan pada tahun 2008-2009
Indonesia mampu mempertahankan keadaan ekonominya dimana pendapatan nasional
terus meningkat namun tingkat kesejahteraan terus menurun. Walaupun secara
konstitusional pemerintah wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang
cukup, namun pada kenyataannya hingga saat ini tingkat kesejahteraan di
Indonesia masih terbilang cukup tinggi.
DAFTAR
PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Cetakan
Pertama. Jakarta: PT. Ikrarmandiri Abadi.
Ikhsan. 2004. Hubungan
Antara Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi dan
Pembangunan. LPEM
Depnakertrans, 2004.
Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, Majalah. Nakertrans Edisi-03 TH.XXIV-Juni.
Hakim, M Andri. Social
& economic mapping sisi madura dan sisi surabaya dalam. Mendukung tata
ruang SURAMADU, Jurnal
Hartono, 1974,
Perkembangan Pariwisata Kesempatan Kerja dan Permasalahannya,.
Jakarta: LP3ES
Margaret.
MC. Milan. 2011. Globalization, Structural Change and Productivity Growth,”
2011. In Making Globalization Socially Sustainable, edited by Mark Bachetta and
Marion Jansen, International Labor Organization, Geneva Switzerland.
Novitasari,
Fika dan Sri Maryati. 2013. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Perkembangan Wilayah di Indonesia. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota BSAPPK
V3N2 | 287
Qomariah,
Retna. 2003. Dampak Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Batubara Terhadap
Kualitas Sumber Daya lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten
Banjar–Kalimantan Selatan (tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sammeng, Andi Mappi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka
Sibarani, Mauritz,H.M. 2002. Kontribusi
Infrastruktur Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1983-1997), FE UI. Jakarta.
Sitanggang,
Ignatia Rahana dan Nacrowi Djalal Nacrowi. 2004. Pengaruh Struktur Ekonomi pada
penyerapan Tenaga Kerja Sektoral; Analisis model Demometrik di 30 Propinsi pada
9 sektor di Indonesia, jurnal terakreditasi nasional.
Semuel
Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja (2013), http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/downloadSuppFile/1389/729
Semuel
Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja (2013), Analisis Dampak Kebijakan
Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan
Makroman, eJournal Administrative Reform,
2013, 1 (1): 117-131.
Surawijaya,
Gilang. 2011. Pengaruh Infrastruktur terhadap Prduk Domestik Regional Bruto
(Studi Kasus: Provinsi Jawa Barat)
Syam Amiruddin dan Khairina M. Noekman. 2002. Kontribusi
Sektor Pertanian Dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan dan
perbandingannya dengan sektor-sektor lain, Vol. 3, No. 1 Februari 2003.
Tambunan, Tulus, 2006. Iklim
Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi Jakarta:
Kadin-Indonesia.
Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
Todaro, Michael P., 2000, Pembangunan
Ekonomi di Dunia
Ketiga, Jakarta.
Yanti, Ananda Tri Dharma.,
Dkk. Dampak Kebijakan
Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi
Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu, Jurnal
Yusgiantoro,
Purnomo. 2001. Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Sektor Pertambangan Dan Energi, Makalah .
Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral. 2007. Neraca Gas Indonesia 2007-. 2015. Jakarta: Kementrian ESDM.
Zaei,
Mansour Esmaeil dan Esmaeil Zae. 2013. The Impacts Of Tourism Industri On Host
Community, European Journal of Tourism Hospitality and Research Vol.1, No.2,
pp.12-21, September 2013
http://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/pramus/penutupan/PAK%20ZAINURI%20undip.pdf
